Essay

Seberapa Penting Menjustifikasi Arab Pegon Pemkab Tasik?


Warning: A non-numeric value encountered in /home/u6164185/public_html/zakimu.com/wp-content/themes/herald/core/template-functions.php on line 193

Zaki Mubarak

Jujur, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi lumayan lama berkecimpung dalam dunia perbahasa Araban. Jujur juga, tulisan ini sebagai respon pro-kontra tentang penulisan Arab Pegon yang dijadikan “identitas Islami” Pemkab Tasikmalaya. Sejak Bapak Uu yang merupakan cucu Pesantren Miftahul Huda Manonjaya menjadi Bupati, maka nilai pesantren diformalisasi dalam beberapa hal, misalnya Lam Alif khasnya kalimat Tauhid yg menjadi ikon, termasuk tulisan Arab Pegon di banyak gedung Pemkab (SKPD).

Sayangnya, ada beberapa hal yang abai terhadap kehati-hatian yang oleh kritikus dipandang “salah”. Hingga, ada protes dan saran yang mengerucut pada “ketidak tepatan” tulisan, walaupun dunia pesantren tidak terlalu mempersoalkan. Toh, tak ada standar Arab pegon. Santri, seperti 15 tahun saya mengikutinya, tak pernah ada standar penulisan Arab Pegon ini. Menulisnya mengalir tanpa beban standar yg formalis itu. Namun tetap, kritik itu harus diakui sebagai koreksi tanpa menjustifikasi atau merasa benar, atau menyalahkan. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada benar-salah dalam bahasa, yang ada hanya mengikuti standar atau tidak.

Lalu apakah Arab Pegon sama dengan Bahasa Arab? Saya katakan tidak. Bahasa Arab adalah sebuah sistem kebahasaan yang hari ini terstandar mengikuti gramatikanya AlQuran. Walaupun bahasa sistem, tapi perubahan demi perubahan tak bisa dielakan. Standar akan tetap tidak terstandar di kemudian hari. Sebuah contoh cerita humor yang diungkapkan Gusdur mungkin tepat. Hingga, Raja Arab saat itu tertawa terpingkal-pingkal.

Gusdur berkata pada Raja, “Baginda, jangan percaya sama ulama Indonesia”. Raja bertanya, “Kenapa presiden?” Gusdur bilang “Ulama Indonesia bahasa Arabnya masih klasik. Ngikut Kitab kuning. Orang Indonesia protes manakala ada tulusan No Entry, Mamnu’ Addhuhul. Mereka mengatakan kok Orang Arab berani menyimpan kalimat Jorang (tabu) di jalanan. Karena ulama Indonesia tahu bahwa dhuhul itu bermakna konotatif hubungan suami istri.” Maka tertawalah raja, padahal menurut pihak istana, rakyat gak pernah lihat rajanya terpingkal-pingkal seperti itu.

Itulah bahasa, termasuk bahasa Arab. Selalu berubah dan karenanya butuh standarisasi. Lalu apa itu Arab pegon? Arab pegon yakni Arab unik. Alfabetnya menggunakan bahasa Arab, tapi konten, makna dan tafsirannya bahasa lokal. Bisa melayu, jawi, sunda dan seterusnya. Arab Pegon ini merupakan tahap akulturasi Islam dengan budaya yang di dalamnya bahasa. Namun, saya belum menemukan standarnya. Di pesantren yang sangat egaliter dan otoritatif, tidak pernah merumuskan standar ini. Tujuannya adalah agar pesantren tetap mandiri dari kreativitas- inovasinya. Tidak salah dan jangan disalahkan.

Sepanjang fungsi bahasa itu berjalan, maka itulah standarnya. You understand, I understand, kholas! No worries. Standar formal tak mesti ada, jikapun ada paling standar lokal yang belum tentu diterima secara umum. Dan, itulah pesantren, tak mau dikungkung oleh aturan, mandiri, merdeka dan tahu sama tahu. Kebebasannya memerdekakan kreativitas dan melahirkan otoritas. Jangan bawa pesantren ke dunia akademik struktural, yang rigid dan mengikat.

Jadi, apakah perlu munjustifikasi Arab Pegon ala pemkab Tasik? Bagi saya, itu boleh dan hak sebagai warga. Tapi, jika menjustifikasi benar-salah, itu tidak fair. Standar mana yang digunakan? Jikapun tidak menggunakan standar, pasti menggunakan perasaan. Dan itu tak adil. Saya setuju jika ditransliterasi saja ke Arab asli, agar memenuhi standar. Namun, bagi saya apa pentingnya? Kearifan lokal yang ingin ditonjolkan jadi hilang demi fingsi yang belum tentu bekerja. Berapa banyak sih pejabat Arab ke Tasik?

Jadi, hemat saya tak usah menjustifikasi, karena judgmen harus sesuai blueprint konsensus semua stakeholders. Jika standar Arab pegon ditarik ke standar Bahasa Arab, maka tidak apple to apple. Karena, standar Arab pegon adalah tak berstandar. Jika pun dipaksa berstandar, siapa yang berani menstandarkan? Siapa yang memiliki otoritas? So, jangan merasa bersalah para pembuat, tapi tetap menerima kritik. Para kritikus tetap kritis, tapi jangan menyalahkan. Biar apapun yang terjadi, tidak bisa hanya dipandang dari satu sudut. Ada sudut lain untuk mencari pembenaran. Mari kita ngopi.

Tabik.
Bumisyafikri, 25/6/19

Tambahkan komentar

Klik di sini untuk mengirim komentar