Essay

Linieritas Studi (S1, S2, S3) dan Profesi


Warning: A non-numeric value encountered in /home/u6164185/public_html/zakimu.com/wp-content/themes/herald/core/template-functions.php on line 193

graduation zakimu.com

Oleh: Zaki Mubarak

Ada banyak mahasiswa bertanya kepada saya tentang linieritas studi di perguruan tinggi (PT) dan hubungannya dengan profesi. Ini bisa jadi diakibatkan oleh simpang siurnya informasi mengenai keharusan untuk linier (lurus, sama, sejenis, sesuai) antara studi program sarjana (S1) dan magister (S2) atau linier antara studi yang ditempuh di PT dengan pekerjaannya.

Hal yang banyak menanyakan tentang liniertitas ini adalah guru. Ini diakibatkan oleh begitu antusiasnya para mahasiswa dan calon mahasiswa magister untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun ada peraturan yang membatasinya. Aturan itu bisa tentang linieritas studi dengan profesi, izin belajar, tugas belajar dan jarak antara pekerjaan dan alamat perguruan tinggi. Untuk profesi non keguruan, sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan kecuali bidang-bidang tertentu saja.

Tulisan ini ditujukan kepada mereka yang masih bingung terhadap simpang siur informasi, walaupun saya juga sebenarnya tidak memiliki fondasi alasan yang kuat atas opini yang saya tulis ini. Informasi ini hasil dari renungan terhadap beberapa peraturan pemerintah terutama UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, analisis terhadap beberapa pendapat ahli yang pernah saya tanyakan, dan hasil ijtihat-rasional terhadap perubahan-perubahan aturan yang selalu berubah setiap saat. Tulisan ini juga lebih memilih menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, bukan profesi lain.

Linieritas Studi

Sejak saya studi di CRCS UGM dalam sebuah shortcourse, saya bertanya apakah penting linieritas studi dilakukan oleh pemerintah. Beberapa tutor yang saya temui hampir sama menjelaskan bahwa linieritas studi itu membatasi ruang gerak pemikiran seseorang. Ilmu bersifat integratif-holistik, tidak parsial, sehingga dalam studi tidak seharusnya dilinierkan.

Linieritas studi adalah lurusnya, samanya atau sejenisnya studi disiplin ilmu seseorang dalam belajar di perguruan tinggi, baik itu sarjana, magister atau doktor. Kata kunci dari linieritas itu adalah bidang disiplin ilmu. Tujuan dari melinieritaskan adalah untuk mengatur keilmuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih tertata, tidak zigzag, tidak seorang individu berilmu A, B dan C, sehingga ada kejelasan kepakaran dibidang apa yang ia geluti.

Analogi dari linieritas ini adalah kebijakan yang mengarahkan untuk membuat sumur bukan membuat kolam. Sumur itu lobangnya kecil, tapi memiliki kedalaman yang lebih dibanding kolam. Kolam luasnya lebih besar dari sumur, tapi kedalamannya lebih dangkal dari sumur. “Pakar” adalah orang yang mengerti tentang sebuah ilmu dan menguasainya. Kalau ia menguasai tomat, maka segala seluk beluk tentang tomat akan ia kuasai sepenuhnya, dari tomat Indonesia, tomat Arab, Tomat Rusia dan seterusnya. Itu bisa menguasai dari bagaimana menanam tomat sampai mengobati tomat yang sakit dan seterusnya. Pakar akan paham seluk beluk tentang keilmuannya, namun ia tidak tahu tentang yang lain atau sedikit sekali mengetahuinya. Ia sangat fokus terhadap keilmuan yang dikuasainya dan berbagi keilmuan dengan orang lain yang tidak dikuasainya.

Kebalikan Pakar sebut saja “Pasar”. Pasar terdiri dari banyak hal, mulai dari tomat, wortel, bawang, dan lainnya. seorang yang menguasai “pasar” ia akan memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam disiplin ilmu, namun terbatas pada pengetahuan umum (surface)- nya saja. ia banyak tahu tapi tak tahu banyak.

Nah, linieritas sejatinya ingin menjadikan SDM Indonesia sebagai pakar atau ahli dalam satu bidang. Walaupun, ini tidak bisa dipungkiri bahwa satu bidang ilmu tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana yang oleh para dosen CRCS ungkapkan. Ilmu satu lahir dari disiplin ilmu yang lain. Ilmu pendidikan misalnya, lahir dari rahim ilmu psikologi, ilmu matematika, ilmu metodologi, antropolgi, ilmu sosial dan lainnya. jadi tidak bisa ilmu diklaim berdiri sendiri. Lahirnya ilmu tidak bisa lepas dari ilmu lain, begitupun menguasai satu ilmu tidak cukup dengan satu ilmu saja.

Karena saking rumitnya ilmu dan derivasinya untuk dijadikan satu bidang ilmu karena keterkaitan satu sama lain, maka di Indonesia ada dua versi tentang linieritas ilmu itu. Pertama versi kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud, sebelum bermigrasi ke Kemenristek).  Kemendikbud memiliki keyakinan bahwa linieritas adalah harus lahir dari “bidang studi”.

Artinya, studi di PT akan dinilai linier apabila ia lahir dari nomenklatur prodi yang sama. Semisal lulusan S1 (sarjana) Prodi Pendidikan Biologi akan dianggap linier apabila masuk S2 Pendidikan Biologi. Ia dianggap tidak linier apabila memasuki Prodi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang memiliki akar yang sama, apalagi masuk ke Fisika yang sedikit berjenis kelamin berbeda. Ia juga dianggap tidak linier bila masuk ke S2 Biologi (murni, bukan pendidikan) walaupun debatable.

Kedua pandangan linier dari kementerian Agama. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia terdapat dua kutub yang besar dalam kebijakan pendidikan. Kemendikbud (sekarang Kemenristekdikti) adalah lembaga paling besar mengurusi pendidikan, karena kementerian lain pun masuk di dalamnya semisal kesehatan. Di lain pihak, Kemenag mengurus pendidikan PT keagamaan yang di kesempatan yang sama membuka banyak disiplin ilmu umum yang domainnya Kemendikbud.  Pandangan Kemenag tentang liniertitas adalah lebih kepada linier rumpun keilmuan.

Artinya, Kemenag lebih melihat rumpun keilmuan menjadi indikator linieritas disiplin ilmu ketimbang program studi yang terbatas. Pandangan ini lebih luas dan fleksibel dibanding Kemendikbud yang terbatas dan sempit pada prodi di PT. Kalau kemendikbud lebih prodi oriented, Kemenag lebih fakultas oriented. Semisal seseorang yang yang lulus dari S1 ilmu pendidikan Agama Islam, maka di S2 dapat dianggap linier bila masuk ke Managemen pendidikan Islam (MPI). Hal ini disebabkan adanya kesamaan rumpun dalam kedua rumpun itu yakni rumpun pendidikan. PAI dan MPI memiliki akar yang sama yaitu pendidikan Islam. Dalam PAI diajarkan Manajemen Pendidikan, dalam Manajemen Pendidikan Islam pun berisi materi-materi ke-PAIan.

Akan disebut tidak linier apabila lulusan PAI melanjutkan kepada S2 Fisika murni atau Matematika. Ini sangat jauh dan yang bersangkutan belum tentu mampu menguasai konsep dasar keilmuan yang dipelajari di S1. Masalah yang akan muncul dan masih debatable adalah bagaimana kalau mahasiswa Pendidikan Matematika (umum) melanjutkan ke Manajemen Pendidikan Islam, apakah ini serumpun (karena Islam beda dengan umum) atau tidak? Bila serumpun, itu sangat rasional karena rumpun pendidikan. Bila tidak, ia pun rasional karena Pendidikan Islam tidak bisa disamakan dengan pendidikan umum. Walau saya meyakini, tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali hanya tentang pengajaran tafsir tarbawi, hadits tarbawi dan filsafat Islam saja.

Masalah lain yang menjadi rumit adalah bagi lulusan yang tidak memiliki kelanjutan magisternya atau sebaliknya S2 atau S3 yang tidak ada S1 nya. Seperti contoh, prodi Pengembangan Kurikulum  tidak memiliki S1 nya, yang ada adalah prodi Teknologi Pendidikan. Ini bisa dikatakan sama, tapi nomenklaturnya tidak bisa dikatakan sama. Atau kasus kehadiran S2 MPI lebih dahulu hadir ketimbang MPI S1, karena dulu namanya KPI. S1 Seni Sunda belum memiliki S2 dan S3 nya. Ada banyak jurusan S1 yang S2 dan S3 nya belum dikonstruksi disiplin ilmunya, kecuali bisa dikaitkkan dengan rumpun keilmuannya.

Di negeri Eropa atau Malaysia misalnya, doktor pun bergelar Ph.D. (Philosophical Doctor). Ini berarti semakin tinggi keilmuan seseorang tidak lagi berbicara masalah teknis keilmuan yang dikaji oleh mahasiswa di S1, namun lebih ke filosofis dan semakin meluas. Semakin tinggi sekolah yang diikuti, maka semakin umum dan menjadi yang generalis, bukan yang spesialis.

Jadi, mana yang harus kita pegang? Itu diserahkan kepada pemegang kebijakan. Bila Ia bekerja di bawah Kemendikbud, bisa jadi pandangan Kemendikbud yang harus diikuti. Bila bekerja di Kemenag, maka pandangan Kemenag yang harus diikuti. Ini sifatnya pragmatis, bias, tidak pasti dan saya merasa aturan-aturan itu segera berubah seperti aturan-aturan lainnya. Sebagai contoh, dahulu kita bisa tahu bahwa dosen harus lulus S2, nah sekarang sudah muncul kebijakan baru bahwa dosen bisa S1 asal dengan persyaratan tertentu. Dahulu guru harus dari fakultas keguruan, nah sekarang guru boleh dari fakultas non keguruan. Perubahan kebijakan pemerintah sepertinya masih terus berubah sejalan dengan pergantian orang di dalamnya.

Linieritas Profesi

 Kebijakan linieritas berdampak kepada pengembangan karir dalam pekerjaan. Yang sering mempermasalahkan dalam linieritas studi dan profesi adalah guru. Mereka kebingungan apakah linieritas Studi di S1 dan S2 berdampak kepada profesi. Sederhananya apakah linieritas studi itu akan menambah angka kepangkatan dalam golongan karirnya.

Dalam dimensi guru, UU yang memayunginya adalah UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. UU ini mensyaratkan kualifikasi akademik minimal guru adalah S1. Jadi sebenarnya untuk konteks guru, linieritas studi S1, S2, S3 tidak lagi relevan, karena syarat minimal tidak menyertakan S2 atau S3. Itu akan berbeda kasusnya bila UU di rubah dan kualifikasi guru dirubah menjadi S2 seperti wacana dua tahun yang lalu.

Jadi, guru tidak memiliki masalah serius dalam karir yang dihubungkan dengan linieritas studi. Yang menjadi masalah mungkin interpretasi penghitungan angka kredit guru untuk golongan karir. Bisa jadi ini sangat subjektif dan tergantung kepada instansi mana yang menjadi big boss nya. Apakah angka linieritas studi dihitung dengan angka 150 atau lebih rendah. Itu tergantung dari pandangan penghitung angka kreditnya (mungkin BKD).

Yang menjadi masalah serius adalah dosen. Dalam dimensi dosen, linieritas studi memiliki pendangan yang lebih rumit, terutama pandangan menjadi guru besar (profesor). Karena dosen wajib minimal lulus dari S2 atau level 8 KKNI, maka dosen harus lulus dari S2 yang bisa jadi tidak linier dengan S1 yang diikutinya dulu. Kasus ini sangat banyak ketika UU Guru dosen ini disyahkan. Ada banyak Profesor atau dosen senior yang tidak memiliki linieritas, baik dalam pandangan kemendikbud maupun kemenag. Upaya linieritas sepertinya menggunakan passing out, dimana lulusan dulu dianggap selesai, aturan ini berlaku bagi dosen-dosen baru, walaupun imbasnya ada banyak dosen yang kuliah ulang.

Mungkin, ini adalah informasi yang debatable dan bisa didiskusikan lebih lanjut terkait dengan linieritas dosen dan guru besar. Ada beberapa yang harus dipahami sebagai dasar penentuan apakah linieritas studi dengan profesi penting untuk dosen dan guru besar. Pertama kesepakatan universal tridarma PT untuk dosen. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian adalah unsur utama dalam PT yang biasa di sebut Tridarma PT (TPT). Maka, dalam dimensi ini, linieritas berarti dalam jalur pendidikan pengajaran yang dilakukan dosen.

Menurut saya, sesuai dengan berbagai informasi yang didapatkan, linieritas Pendidikan dalam unsur Pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan disiplin ilmu mata kuliah yang diampunya. Permendikbud tahun 2012 menyatakan bahwa linieritas diartikan sebagai kesesuaian antara ijazah terakhir dengan bidang disiplin ilmu yang diampunya di PT. Ijazah akhir ini bisa ditentukan sendiri oleh dosen yang bersangkutan, karena zigzag studi akan memberikan pilihan yang banyak kepada dosen, terutama pertimbangan seberapa banyak mata kuliah yang diampu.

Semisal, saya jurusan S1 Bahasa Inggris, S2 Bahasa Inggris, dan S3 Pengembangan Kurikulum, maka saya harus menentukan pilihan, apakah yang diambil mau S2 Pendidikan Bahasa Inggris atau S3 Pengembangan Kurikulum. Dua kesesuain antara Ijazah (pendidikan) dan jadwal mengajar (Pengajaran) menjadi tolak perekat antara linieritas studi dengan profesi. Kalau saya memilih yang S2, maka saya dianggap linier mengajar Bahasa Inggris, pun demikian bila saya memilih S3 maka saya dianggap linier ketika mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan kurikulum. Hal yang penting bagi saya adalah bagaimana saya memilih ijazah terakhir (S2 sesuai dengan UU) berkelindan dengan mata kuliah yang diampu.

Untuk penelitan dan pengabdian, saya harus mengikuti apa yang sudah saya putuskan. Bila saya mengambil ijazah S3, maka penelitian dan pengabdian saya harus berbasis ijazah S3 (kurikulum) saya. Ini mutlak karena akan menjadi core kepakaran saya. Hal ini sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang ketika angka kumulatif telah sampai kepada syarat keprofesoran.

Kedua kesepakatan universal TPT untuk guru besar. Untuk menjadi guru besar maka hitungan kumulatif angka telah ditentukan oleh masing-masing institusi. Sepertinya, karena PT sudah mengalami integrasi di Kemenristek Dikti melalui basis data di PDDIKTI, maka penghitungan angka kumulatif menjadi domain institusi Ristekdikti. Untuk menjadi profesor harus mengumpulkan sejumlah angka kumulatif  yang dihitung dari dosen mulai pangkat akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan terakhir guru besar.

Kepangkatan akademik ini sangat strukturalis dan terhitung secara kuantitatif (lihat pedoman pangkat akademik). Hitungannya tidak bisa keluar dari tiga pakem TPT. Sehingga untuk menjadi Guru Besar harus mengakumulasikan tiga pilar TPT. Linieritas studi dan profesi yang berada dalam pendidikan dan pengajaran TPT harus disambungkan dengan kepakaran dalam penelitian dan pengabdian. Jadi linieritas studi dan profesi untuk menjadi profesor adalah 1/3 dari 3/3 TPT.

Bisa jadi porsi Pendidikan pengajaran dalam TPT lebih dominan untuk menjadi profesor, namun sepertinya UU kita mengatakan bahwa penelitian dan pengabdian harus menjadi unsur yang sama yang harus dihitung. Bahkan, saat ini banyak lektor kepala yang mandek menjadi profesor karena kelemahan di penelitian dn pengabdiannya. Penelitian yang harus di publikasi secara internasional dan terindex Scopus, memiliki DOAJ dan lainnya adalah tanda bahwa linieritas pendidikan pengajaran harus sesuai dengan penelitian dan pengabdian.

Hal ini tentu saja berlaku bagi profesor di PT. Di Indonesia, masih diperdebatkan apakah profesor itu gelar atau jabatan. Profesor sebagai jabatan maka didefinisikan sebagai jabatan akademik tertinggi di PT. Ketika Profesor jabatan ini tidak malaksanakan TPT terutama mengajar di PT, maka jabatan profesornya dicabut. Namun, ini berbeda dengan profesor  yang berfungsi sebagai gelar. Salah satu yang banyak adalah profesor yang diakibatkan oleh banyak melakukan penelitian, seperti yang banyak dikeluarkan LIPI. Mereka tidak mengajar, namun terus meneliti. Bagi mereka penghitungan angka kredit berbasis TPT tidak berlaku. Sepertinya gelar profesor mereka akan terus melekat selama melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Jadi, profesi yang membutuhkan linieritas studi dan profesi adalah dosen. TPT menjadi landasan penghitungan nilai kumulatif bagi dosen yang mengajukan profesor (guru besar di PT) dan bukan profesor peneliti yang jauh dari unsur TPT. Bagi guru, sepertinya linieritas studi dan profesi belum ada penjelasan komprehensif sebagai turunan dari UU Guru dan Dosen. Aspek subjektifitas menjadi ukuran utama dalam penghitungan angka kreditnya. Wallahu a’lam.

Sepulang dari Cianjur.

Kampus, 02/10/17

10 Komentar

Klik di sini untuk mengirim komentar